8 Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah yang Baik dan Benar, Beserta Cara Membuatnya

Daftar isi [ Tampil ]

Tugas PPKI – “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” ucap Ir. Soekarno dalam pidatonya di HUT Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Bukan tanpa alasan Sang Bapak Proklamator mengatakan demikian, karena nyatanya sejarah memiliki nilai edukatif dan inspiratif yang menjadi pedoman bangsa untuk melangkah di masa depan. Terkhusus sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk senantiasa mempelajari bagaimana sejarah bangsa ini dapat meraih kemerdekaan?

Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditandai dengan dibacakannya teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Namun, jangan lupa bahwa terdapat alur panjang yang dilalui pendiri bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Salah satunya, melalui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Setelah dibubarkannya BPUPKI oleh Jepang, maka kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dua hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, PPKI diresmikan oleh Marsekal Hisaichi Terauchi setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional, yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat di Saigon (Dalat), Vietnam. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

Tugas PPKI

Tujuan Utama Dibentuk PPKI

Tujuan utama dibentuk PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia.

Tugas PPKI

Berikut merupakan tugas PPKI:

1.Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia

Persiapan yang menjadi tugas PPKI adalah waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, anggota, dan penyusunan struktur negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia

2. Mengesahkan undang-undang dasar negara

PPKI memiliki tugas membuat, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar negara Indonesia

3. Memilih dan Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

PPKI mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakilnya.

4. Membentuk Komite Nasional yang berperan membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk.

Ketua dan Anggota PPKI

Awal dibentuk PPKI terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 19 anggota (12 orang berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa), yakni:

Ketua: Soekarno

Wakil Ketua: Moh. Hatta

Anggota:

1. Mr. Dr. Soepomo
2. KRT Radjiman Wedyodiningrat
3. P. Soeroso
4. Soetardjo Kartohadikoesoemo
5. Kiai Abdoel Wachid Hasjim
6. Ki Bagus Hadikusumo
7. Otto Iskandardinata
8. Abdoel Kadir
9. Pangeran Soerjohamidjojo
10. Pangeran Poerbojo
11. Mohammad Amir
12. Abdul Maghfar
13. Teuku Mohammad Hasan
14. GSSJ Ratulangi
15. Andi Pangerang
16. H. Hamidan
17. I Goesti Ketoet Poedja
18. Johannes Latuharhary
19. Yap Tjwan Bing

Kemudian  keanggotaan bertambah 6 tanpa sepengetahuan Jepang yaitu :

1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
2. Sajoeti Melik
3. Ki Hadjar Dewantara
4. A.A. Wiranatakoesoema
5. Kasman Singodimedjo
6. Iwa Koesoemasoemantri

Hasil Sidang PPKI Selama 3 Kali

http://1.bp.blogspot.com

Sidang pertama, 18 Agustus 1945

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon.

Hasil sidang PPKI:

• Disahkannya UUD 1945 beserta pembukaannya
• Sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”
• Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
• Pembentukan Komite nasional

Sidang Kedua, 19 Agustus 1945

• Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi yang terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
• Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara dalam kabinet pertama RI. Kabinet  yang dibentuk saat sidang PPKI diberi nama Kabinet Presidentil. 4 menteri yang dipilih yakni Mohammad Amir, Wahid Hasjim, Mr.Sartono, Otto Iskandar Dinata.
• Penetapan komite nasional daerah
• Menetapkan tentara Heiho dan Peta menjadi Tentara Rakyat Indonesia
• Menetapkan kepolisian menjadi bagian dari departemen dalam negeri

 Sidang Ketiga, 20 Agustus 1945

• Pembentukan PNI (Partai Nasional Indonesia)
• Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bertujuan agar tidak terjadi konflik dengan tentara asing yang berada di Indonesia

PPKI, Cara Agar Indonesia Mau Mendukung Jepang dalam Perang Dunia II?

Kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak sejak tahun 1943. Kemudian pada akhir bulan Juli 1945 komando Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat di Singapura. Dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 17 September 1945.

Rencana waktu kemerdekaan Indonesia semakin dipercepat oleh Jepang karena beberapa wilayahnya mendapatkan serangan dari sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945  Kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat (AS), disusul Kota Nagasaki yang mengalami nasib serupa dalam selang tiga hari. Serangan  juga datang dari Uni Soviet yang melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang menyadari telah berada di ambang kekalahan dalam menghadapi Sekutu di Perang Dunia II.

Selanjutnya, Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi. Ketika tiba di Dalat, mereka disambut pidato singkat Terauchi yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.  Hal ini dilatarbelakangi keinginan menarik dukungan lebih banyak dari bangsa Indonesia. Tujuan pemanggilan ketiga tokoh tersebut untuk melantik secara simbolis Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya. Acara pelantikan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945.

Isi pembicaraan tiga tokoh Indonesia dengan Jenderal Terauchi:

Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia setelah persiapan kemerdekaan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari pulau Jawa kemudian pulau lainnya. Pelaksanaan kemerdekaan diserahkan kepada PPKI dan  disepakati tanggal 18 Agustus 1945. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Kekalahan Jepang dan Penolakan Golongan Muda Terhadap PPKI

Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang  menyerah kepada Sekutu. Golongan tua dan golongan muda pejuang kemerdekaan Indonesia terlibat pro dan kontra atas peristiwa ini.

 Golongan muda menilai Jepang telah mengalami kekalahan, tetapi golongan tua tetap berkeinginan untuk menyerahkan keputusan kemerdekaan Indonesia pada PPKI. Sikap tersebut tidak disetujui golongan muda. Mereka  tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan dengan cara yang telah dijanjikan oleh Jenderal Besar Terauchi dalam pertemuan di Dalath. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan secepatnya dengan kekuatan sendiri, tanpa pemerintahan Jepang. Setelah itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi jalan terselenggaranya pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian sejarah mengenai PPKI. Panitia yang diresmikan oleh Jepang ini memberikan berkontribusi besar dalam persiapan kemerdekaan, terutama dalam hal peraturan Undang-Undang, dasar negara. Dan struktur pemerintahan Indonesia. Namun sejalan dengan pemahaman golongan muda bahwa Indonesia merdeka berkat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang.

Tugas selanjutnya adalah kita sebagai penerus bangsa mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana ucapan presiden pertama Indonesia,”Perjuanganku lebih mudah karena mengusir  penjajah, sedangkan perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”