Macam Macam Alat Ukur dan Fungsinya Beserta Gambarnya

Daftar isi [ Tampil ]

Tugas BPUPKI - Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, angkatan perang Amerika mampu menaklukkan garis pertahanan Jepang di Pasifik. Peristiwa ini diikuti dengan pergantian perdana menteri PM Tojo oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada bulan Juli 1944.

Perdana Menteri Koiso kemudian memberikan janji kepada Hindia Timur (sebutan bagi Indonesia) akan diberikan kemerdekaan. Sebenarnya tujuan PM Koiso memberikan janji tersebut adalah agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan bersedia membantu Jepang melawan sekutu.

Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang yakni Hinomaru. Hal ini dilakukan untuk menambah keyakinan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Pembentukan BPUPKI

Agar semakin memikat hati rakyat Indonesia dan melaksanakan politik kolonialnya, Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Cosakaiatau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Pembentukan BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 69 orang dimana diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Hibangase Yosio yang merupakan orang Jepang dan R.P. Soeroso.

Dari 69 anggota BPUPKI, 62 orang diantaranya adalah anggota aktif yakni merupakan tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah. 7 orang diantaranya merupakan perwakilan dari Jepang dan tidak mempunyai hak suara aktif. Mereka hanya hadir dan menjadi pengamat.

Tugas Utama BPUPKI

twitter.com

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk untuk mendapat dukungan dari Indonesia sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia membantu Jepang dalam peperangan melawan sekutu.

Tugas utama dalam pembentukan BPUPKI tersebut adalah menyelidiki hal penting yang berkaitan dengan proses pembentukan suatu negara yang merdeka ataupun mempersiapkan hal-hal penting terkait tata pemerintahan Indonesia. Berbagai hal yang dibutuhkan dalam upaya pembentukan Indonesia yang merdeka seperti faktor politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan yang lainnya.

Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang

Berdasarkan sidang, setelah terbentuk BPUPKI memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membahas dan menyusun dasar suatu negara yang nantinya diterapkan saat Indonesia telah merdeka
2. Setelah sidang yang pertama, BPUPKI mempunyai tugas untuk membentuk reses dalam waktu 1 bulan
3. Membentuk panitia yang bertugas menampung saran serta konsepsi para anggota yang diberi nama panitia kecil atau panitia delapan.
4. Membentuk panitia Sembilan yang akan merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang memuat tentang dasar negara Indonesia.
5. Membantu tugas panitia delapan dan panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara.

Anggota BPUPKI

Dalam suatu organisasi atau perkumpulan, anggota sangat diperlukan agar suatu badan dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan anggota BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 April 1945 dan baru dilakukan upacara peresmiannya pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sang yang saat ini merupakan gedung Departemen Luar negeri di Jalan Pejambon Jakarta.

Susunan organisasi bpupki BPUPKI yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan perwakilan Jepang.

1. Ketua BPUPKI: Radjiman Wedyodiningrat.
2. Wakil ketua BPUPKI perwakilan dari Jepang: Ichibangse Yoshio.
3. Wakil ketua dari Indonesia: R.P. Soeroso.

Anggota dari BPUPKI adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota BPUPKI dalam EYD	Nama Anggota BPUPKI dalam ejaan asli
1	Abdul Kaffar	Kaffar, Abdoel
2	Abdul Kahar Muzakir	Moezakir, Abdoel Kahar
3	Agus Muhsin Dasaad	Dasaad, Agoes Moechsin
4	AR Baswedan	Baswedan, AR.
5	Bandoro Pangeran Hario Purubojo	Poeroebojo, Bandoro Pangeran Hario
6	Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo.	Soerjohamidjojo, Bendoro Kanjeng Pangeran Ario
7	Bendoro Pangeran Hario Bintoro	Bintoro', Bendoro Pangeran Hario
9	Dr. Raden Buntaran Martoatmojo	Martoatmodjo, Boentaran, Raden, Dr.
10	Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja	Koesoemaatmadja, Soleiman Effendi, Raden. Dr.
11	Dr. Samsi Sastrawidagda	Sastrawidagda, Samsi, Dr.
12	Dr. Sukiman Wiryosanjoyo	Wirjosandjojo, Soekiman, Dr.
13	Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat	Sosrodiningrat, Kanjeng Raden Mas Hario, Drs.
14	Drs. Muhammad Hatta	Hatta, Mohammad, Drs.
15	K. H. A Ahmad Sanusi	Sanoesi, A. A., Kiai Haji
16	Haji Abdul Wahid Hasyim	Hasjim, Abdoel Wachid, Haji.
17	Haji Agus Salim	Salim, Agoes, Haji.
18	Ir. Pangeran Muhammad Nur	Noor, Mohammad, Pangeran, Ir.
19	Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar	Moenandar, Ashar Soetedjo, Raden, Ir.
20	Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo	Tjokroadisoerjo, Soerachman, Raden Mas Panji, Ir.
21	Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo	Soerjohadikoesoemo, Rooseno, Raden, Ir.
22	Ir. Sukarno.	Soekarno, Ir.
23	K.H. Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)	Halim, Abdul (Mohammad Sjatari), K.H.
24	Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat.	Woerjaningrat, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Ario.
25	Ki Bagus Hadikusumo	Hadikoesoemo, Bagoes, Ki
26	Ki Hajar Dewantara	Dewantara, Hajar, Ki
27	Kiai Haji Abdul Fatah Hasan	Hasan, Abdul Fatah, Kiai Haji.
28	Kiai Haji Mas Mansoer.	Mansoer, Mas, Kiai Haji.
29	Kiai Haji Masjkur.	Masjkoer, Kiai Haji.
30	Liem Koen Hian	Liem, Koen Hian.
31	Mas Aris.	Aris, Mas.
32	Mas Sutarjo Kartohadikusumo	Kartohadikoesoemo, Soetardjo. Mas
33	Mr. A.A. Maramis	Maramis, A. A., Mr.
34	Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro.	Wongsonagoro, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng, Mr.
35	Mr. Mas Besar Martokusumo.	Martokoesoemo, Mas Besar, Mr.
36	Mr. Mas Susanto Tirtoprojo	Tirtoprodjo, Soesanto, Mas, Mr.
37	Mr. Muhammad Yamin	Yamin, Muhammad, Mr.
38	Mr. Raden Ahmad Subarjo	Soebardjo, Ahmad, Raden, Mr.
39	Mr. Raden Hindromartono,	Hindromartono, Raden, Mr.
40	Mr. Raden Mas Sartono.	Sartono, Raden Mas. Mr.
41	Mr. Raden Panji Singgih.	Singgih, Raden Panji, Mr.
42	Mr. Raden Syamsudin	Sjamsoedin, Raden, Mr.
43	Mr. Raden Suwandi.	Soewandi, Raden, Mr.
44	Mr. Raden, Sastromulyono.	Sastromoeljono, Raden, Mr.
45	Mr. Yohanes Latuharhary	Latuharhary, Johanes. Mr.
46	Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso	Santoso, Maria Ulfah, Raden Ayu, Mr.
47	Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito	Mangoenpoespito, Siti Soekaptinah Soenarjo, Raden Nganten
48	Oey Tiang Tjoei	Oey, Tiang Tjoei.
49	Oey Tjong Hauw	Oey, Tjong Hauw.
50	P.F. Dahler	Dahler, P.F.
51	Parada Harahap	Harahap, Parada
52	Prof. Dr. Mr. Raden Supomo.	Soepomo, Raden, Prof. Mr. Dr.
53	Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat	Djajadiningrat, Husein, Pangeran Ario, Prof. Dr.
54	Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma	Koesoema, Djenal Asikin Widjaja, Raden. Prof. Dr.
55	Raden Abdul Kadir	Kadir, Abdul, Raden
56	Raden Abdulrahim Pratalykrama	Pratalykrama, Abdoelrahim, Raden
57	Raden Abikusno Cokrosuyoso	Tjokrosoejoso, Abikoesno, Raden
58	Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking	Kolopaking, Poerbonegoro, Soemitro, Raden Adipati Ario.
59	Raden Adipati Wiranatakoesoema V.	Wiranatakoesoema, Raden Adipati.
60	Raden Asikin Natanegara	Natanegara, Asikin, Raden
61	Raden Mas Margono Joyohadikusumo	Djojohadikoesoemo, Margono, Raden Mas.
62	Raden Mas Tumenggung Ario Suryo	Soerjo, Raden Mas Toemenggoeng Ario
63	Raden Oto Iskandardinata	Iskandardinata, Oto, Raden
64	Raden Ruslan Wongsokusumo	Wongsokoesoemo, Roeslan, Raden
65	Raden Sudirman	Soedirman, Raden
66	Tan Eng Hoa	Tan, Eng Hoa
67	Matuura Mitukiyo	Mitukiyo, Matuura
68	Miyano Syoozoo	Syoozoo, Miyano
69	Tanaka Minoru	Minoru, Tanaka
70	Tokonami Tokuzi	Tokuzi, Tokonami
71	Itagaki Masumitu	Masumitu ,Itagaki
72	Masuda Toyohiko	Toyohiko, Masuda
73	Ide Teitiroo	Teitiroo, Ide

id.wikipedia.org

Sidang Pertama BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Pembahasan sidang pertama terkait rumusan dasar negara. Namun, pada sidang pertama ini belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai dasar negara. Akhirnya, diadakan masa reses selama 1 bulan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk membahas usulan dan konsep dari para anggota terkait dasar negara Indonesia. Panitia 9 berhasil merumuskan dokumen tentang tujuan dan asas negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

id.wikipedia.org

Sidang Kedua BPUPKI

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang bertujuan untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar dan pembukaan atau preambule UUD. Panitia perancang UUD tersebut diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia perancang UUD sepakat untuk menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD menyampaikan 3 konsep hasil pembahasannya yang disampaikan pada sidang. Tiga hal tersebut yakni pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

Hasil rinci sidang kedua BPUPKI adalah tercapainya kesepakatan sebagai berikut:

1. Wilayah negara meliputi bekas wilayah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan Serawak di Malaysia Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang wilayah Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
2. Bentuk negara adalah kesatuan atau unitaris
3. Bentuk pemerintahan yaitu republik
4. Bendera nasional adalah Sang Merah Putih
5. Bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia
6. Kesepakatan pernyataan kemerdekaan Indonesia
7. Kesepakatan mengenai pembukaan UUD serta batang tubuhnya.

Pembubaran BPUPKI

Setelah dianggap menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI kemudian digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Demikian penjelasan mengenai BPUPKI dari sejarah terbentuk, tujuan, anggota, sidang, dan pembubarannya. Semoga dapat dijadikan referensi untuk memahami segala hal terkait BPUPKI.