Contoh Surat Cinta untuk Kakak Senior Ospek

Daftar isi [ Tampil ]

Daftar Negara Anggota IMO - Terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya di lautan membuat banyak negara berpikir untuk menciptakan sebuah aturan baru untuk mengantisipasinya. Kecelakaan lalu lintas perkapalan sudah terjadi sejak dulu. Sejarah kecelakaan terbesar terjadi ketika Kapal Titanic yang digadang-gadang sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam menabrak gunung es. Sejak itu, IMO (Organisasi Maritim Internasional) pun mulai dibentuk.

Pendiri IMO (Organisasi Maritim Internasional)

IMO (Organisasi Maritim Internasional) merupakan organisasi yang didirikan melalui PBB pada tahun 1948. Namun, organisasi ini bisa berfungsi secara nyata pada tahun 1958. Badan Hukum yang aktif ini memiliki kantor pusat di London, United Kingdom. Kini, IMO dikepalai oleh Koji Sekimizu.

blogspot.com

Pengertian IMO (Organisasi Maritim Internasional)

IMO (Organisasi Maritim Internasional) adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus untuk melakukan koordinasi penyelamatan maritim internasional. IMO dibantu dan didukung oleh pegawai dan sekretariatnya dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal yang dipilih secara berkala oleh Majelis. Selain itu, terdapat beragam divisi lain yang membantu mulai dari Inter Alia, Marine Safety, serta Perlindungan Lingkungan dari sebuah seksi konferensi.

Tujuan (Organisasi Maritim Internasional)

IMO (Organisasi Maritim Internasional) sendiri memiliki pekerjaan dalam mempromosikan kerjasama antar pemerintah dengan industri pelayaran untuk mencegah terjadinya polusi air laut serta meningkatkan penyelamatan maritim. Tidak hanya itu, IMO juga bertujuan untuk mencegah terjadinya polusi laut yang semakin hari semakin marak. Kini, banyak sekali negara yang telah menjadi anggota dari organisasi ini.

Latar Belakang IMO (Organisasi Maritim Internasional)

Latar belakang IMO (Organisasi Maritim Internasional) dipicu dari bencana kapal laut yan telah terjadi pada kapal pesiar Titanic. Ketika itu, setiap negara memang memiliki standar peraturan sendiri dalam membuat kapal. Kemudian, terbentuklah IMCO yang merupakan organisasi yang mengatur tentang peraturan pembuatan kapal dan penyelamatannya. Namun, IMCO tertunda perwujudannya karena Perang Dunia 1. IMCO ini lah yang akhirnya berubah menjadi IMO.

Sejarah IMO (Organisasi Maritim Internasional)

Sejarah IMO terjadi ketika bencana yang menimpa kapal Titanic muncul. Berdasarkan standar pembuatannya yang modern, Kapal Titanic dinilai sangat Rapuh. Sekat-sekat dalam kedap airnya tidak dipasang mencapai lambung kapal karena insinyur pembuat kapal Titanic memperkirakan bahwa air tidak akan mampu masuk ke atas kapal.

Perhitungan tersebut salah ketika kapal ini menabrak gunung es. Ketika banyak orang yang ketakutan, ternyata sekoci yang dimiliki kapal pun tidak cukup. Akhirnya, banyak sekali nyawa yang melayang dalam tragedi yang menimpa kapal Titanic. Sejak saat itulah setiap negara memiliki peraturan dalam merancang kapal.

Peraturan tersebut tercantum dalam IMCO atau Inter Governmental Maritime Consultative. Perwujudan dari organisasi tersebut memiliki kendala karena Perang Dunia 1. Akhirnya IMCO pun berubah menjadi IMO (Organisasi Maritim Internasional) . IMO sendiri baru bisa berfungsi dengan penuh pada tahun 1958.

Sejak keberadaan IMO (Organisasi Maritim Internasional) hingga sekarang, IMO telah memiliki anggota hingga 172 negara. Indonesia sendiri sudah tergabung dalam IMO. IMO berjalan karena biaya dari dewan yang memiliki anggota-anggota berupa badan-badan yang tergabung dalam majelis IMO.

Daftar Negara Anggota IMO

No	Negara	Tahun Bergabung
1	Kanada	1948
2	Belanda	1949
3	Inggris Raya	1949
4	Amerika Serikat	1950
5	Irlandia	1951
6	Myanmar	1951
7	Australia	1952
8	Israel	1952
9	Prancis	1952
10	Argentina	1953
11	Haiti	1953
12	Republik Dominika	1953
13	Honduras	1954
14	Meksiko	1954
15	Swiss	1955
16	Ekuador	1956
17	Italia	1957
18	Iran	1958
19	Jepang	1958
20	Mesir	1958
21	Norwegia	1958
22	Panama	1958
23	Rusia	1958
24	Turki	1958
25	Yunani	1958
26	Denmark	1959
27	Finlandia	1959
28	Ghana	1959
29	India	1959
30	Jerman	1959
31	Liberia	1959
32	Swedia	1959
33	Bulgaria	1960
34	Islandia	1960
35	Kuwait	1960
36	Pantai Gading	1960
37	Polandia	1960
38	Selandia Baru	1960
39	Senegal	1960
40	Indonesia	1961
41	Kamboja	1961
42	Kamerun	1961
43	Madagaskar	1961
44	Mauritania	1961
45	Korea Selatan	1962
46	Maroko	1962
47	Nigeria	1962
48	Spanyol	1962
49	Aljazair	1963
50	Brasil	1963
51	Suriah	1963
52	Tunisia	1963
53	Filipina	1964
54	Rumania	1965
55	Trinidad and Tobago	1965
56	Cuba	1966
57	Lebanon	1966
58	Malta	1966
59	Singapura	1966
60	Maladewa	1967
61	Peru	1968
62	Uruguay	1968
63	Arab Saudi	1969
64	Barbados	1970
65	Hungaria	1970
66	Libya	1970
67	Malaysia	1971
68	Chile	1972
69	Guinea Khatulistiwa	1972
70	Sri Lanka	1972
71	Cina	1973
72	Irak	1973
73	Jordania	1973
74	Kenya	1973
75	Republik Demokratik Kongo	1973
76	Sierra Leone	1973
77	Siprus	1973
78	Thailand	1973
79	Kolombia	1974
80	Oman	1974
81	Sudan	1974
82	Tanzania	1974
83	Austria	1975
84	Ethiopia	1975
85	Guinea	1975
86	Kongo	1975
87	Venezuela	1975
88	Bahamas	1976
89	Bahrain	1976
90	Bangladesh	1976
91	Gabon	1976
92	Jamaika	1976
93	Papua Nugini	1976
94	Portugal	1976
95	Suriname	1976
96	Angola	1977
97	Guinea-Bissau	1977
98	Qatar	1977
99	Mauritius	1978
100	Seychelles	1978
101	Somalia	1978
102	Djibouti	1979
103	Dominika	1979
104	Gambia	1979
105	Mozambik	1979
106	Nepal	1979
107	Yaman	1979
108	Benin	1980
109	Guyana	1980
110	Saint Lucia	1980
111	Uni Emirat Arab	1980
112	El Salvador	1981
113	Kosta Rika	1981
114	Saint Vincent and the Grenadines	1981
115	Nikaragua	1982
116	Fiji	1983
117	Guatemala	1983
118	Togo	1983
119	Brunei Darussalam	1984
120	Vietnam	1984
121	Antigua and Barbuda	1986
122	Korea Utara	1986
123	Vanuatu	1986
124	Bolivia	1987
125	Kepulauan Solomon	1988
126	Malawi	1989
127	Monako	1989
128	Belize	1990
129	Makao, China	1990
130	Sao Tome and Principe	1990
131	Luksemburg	1991
132	Estonia	1992
133	Kroasia	1992
134	Bosnia and Herzegovina	1993
135	Eritrea	1993
136	Georgia	1993
137	Latvia	1993
138	Makedonia	1993
139	Paraguay	1993
140	Republik Ceko	1993
141	Slovakia	1993
142	Slovenia	1993
143	Turkmenistan	1993
144	Kazakhstan	1994
145	Namibia	1994
146	Ukraina	1994
147	Afrika Selatan	1995
148	Azerbaijan	1995
149	Lithuania	1995
150	Mongolia	1996
151	Samoa	1996
152	Grenada	1998
153	Kepulauan Marshall	1998
154	Serbia	2000
155	Tonga	2000
156	Komoro	2001
157	Moldovoa	2001
158	Saint Kitts and Nevis	2001
159	Kepulauan Faroe	2002
160	San Marino	2002
161	Kiribati	2003
162	Tuvalu	2004
163	Timor-Leste	2005
164	Zimbabwe	2005
165	Montenegro	2006
166	Kepulauan Cook	2008
167	Uganda	2009
168	Belarusia	2016
169	Belgia	​1951
170	​Hong Kong, Cina	​1967
171	Tanjung Verde	​1976
172	​Albania	​1993
173	​Palau	​2011
174	​Zambia	​2014
175	Pakistan	1958

Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat 5 komite yang dimiliki oleh komite. Setiap komite memiliki beberapa sub komite teknis yang bertugas untuk membantu masing-masing komite. Organisasi-organisasi yang berada di dalam lingkup PBB juga diberi kewenangan untuk meninjau kerja IMO (Organisasi Maritim Internasional).

IMO membuat peraturan secara berkala. Peraturan tersebut diberi nama Regulations for Preventing Collisions at Sea atau dalam bahasa Indonesia ialah Peraturan Internasional untuk Menghindari Tabrakan di laut. Peraturan ini telah didukung oleh surveyor maritim serta badan-badan klasifikasi. Mereka akan memastikan bahwa peraturan tersebut akan ditaati oleh setiap kapal.

Peran IMO (Organisasi Maritim Internasional)

Peran IMO (Organisasi Maritim Internasional) adalah untuk memberikan kerjasama diantara negara di dalam bidang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah teknis yang berkaitan di bidang perdagangan dan pelayaran internasional. Selain itu, peran dari IMO yang lainnya adalah untuk memudahkan dan menganjurkan adopsi umum terhadap standar praktis tertinggi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan di laut, serta navigasi dan pencegahan terhadap pencemaran di laut dari kapal.

Struktur organisasi dari IMO (Organisasi Maritim Internasional) sesuai dengan latar belakang terbentuknya adalah agen khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa. IMO bertanggungjawab dalam mengembangkan peraturan dan prosedur baru bagi industri pelayaran serta merevisi peraturan dan prosedur yang telah ada.

Badan organisasi dari IMO (Organisasi Maritim Internasional) terdiri dari satu majelis, satu konsul, serta lima komite utama. Majelis akan bertemu dengan organisasi dalam waktu setahun sekali. Lima komite yang dimiliki oleh IMO adalah komite keselamatan di laut, komite perlindungan di laut, Komite legal, komite kerjasama teknikal, serta komite fasilitasi.

Sejumlah komite lain yang dimiliki oleh IMO (Organisasi Maritim Internasional) memiliki tugas untuk membantu pekerjaan komite teknis utama. Sedangkan badan tertinggi dalam IMO adalah majelis. Majelis ini terdiri atas semua negara anggota. Majelis akan bertemu dalam suatu waktu tertentu dalam sesi regular atau dalam sesi yang luar biasa ketika diperlukan.

Sedangkan dewan dipilih oleh majelis dalam periode dua tahun sekali. Fungsi dari dewan dari IMO (Organisasi Maritim Internasional) adalah untuk melakukan koordinasi aktivitas organisasi. Selain itu, dewan juga memiliki tugas dalam mempertimbangkan rancangan program kerja dan kemudian menyampaikannya kepada majelis.

Demikian pembahasan mengenai pengertian IMO, tujuan IMO, sejarah IMO, Latar belakang dan daftar negara anggota IMO. Organisasi ini merupakan organisasi maritim internasional yang menangani berbagai masalah maritim dan kelautan semua negara anggotanya.